“Aliansi Rakyat Kaltim Lanjutkan Kepung Kantor Gubernur Kaltim”
Samarinda, LPM Cakrawala — Setelah menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kota Samarinda, Aliansi Rakyat Kalimantan Timur melanjutkan demonstrasi ke depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa (21/4). Aksi lanjutan ini difokuskan untuk mendorong respons langsung dari pihak eksekutif terhadap berbagai persoalan yang disuarakan massa.
Berbeda dengan aksi sebelumnya, massa dalam aksi di lokasi kedua lebih menekankan pada desakan agar pemerintah daerah segera memberikan tanggapan atas aspirasi yang telah disampaikan. Hingga aksi berlangsung, massa menyebut belum ada kejelasan sikap dari pihak pemerintah provinsi.
Dalam orasinya, sejumlah massa menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan masyarakat. Mereka menyinggung penggunaan anggaran untuk fasilitas yang dianggap tidak prioritas di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat.
“Kita tidak butuh fasilitas mewah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kebijakan yang benar-benar berpihak,” ujar salah satu orator.
Selain itu, isu lingkungan kembali mencuat dalam aksi ini. Massa menyoroti aktivitas pertambangan yang dinilai berdampak pada kondisi ekologis, termasuk meningkatnya potensi banjir di sejumlah wilayah.
Tidak hanya itu, massa juga mendesak adanya pertanggungjawaban dari pemerintah terkait berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.
Aksi ini turut melibatkan berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, masyarakat adat, hingga kelompok penyandang disabilitas. Kehadiran berbagai kelompok tersebut menunjukkan luasnya spektrum persoalan yang dirasakan masyarakat.
Veronica Yusrin selaku pendamping anak berkebutuhan khusus menyampaikan pentingnya perhatian pemerintah terhadap akses layanan kesehatan, khususnya terkait BPJS.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kasus di mana anak-anak disabilitas baru mengetahui status BPJS mereka tidak aktif saat hendak berobat ke rumah sakit.
“Ada yang baru tahu BPJS-nya tidak aktif saat mau berobat. Padahal mereka sangat bergantung pada layanan itu,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kelompok disabilitas ikut turun dalam aksi. Ia berharap pemerintah daerah dapat kembali memprioritaskan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan.
Sementara itu, Enya selaku Humas Universitas 17 Agustus (UNTAG) yang turut terlibat dalam aksi menyampaikan bahwa demonstrasi ini akan terus dikawal hingga ada respons nyata dari pemerintah.
Ia menambahkan, apabila tidak ada tindak lanjut, pihaknya bersama organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya akan melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah selanjutnya.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari ini berjalan dengan pengawalan aparat keamanan. Massa menyatakan akan terus mengawal isu-isu yang disuarakan hingga mendapat tanggapan konkret dari pemerintah daerah.
(Mfl, Air)
