Benturan Pelantikan dan Demo, Massa UINSI Terbagi Dua Agenda
Samarinda, LPM Cakrawala — Pelantikan kepengurusan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA), UKM/UKK/LPM Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda tahun 2026 pada Selasa, (21/4) tersebut bertepatan dengan aksi demonstrasi mahasiswa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah mahasiswa UINSI yang turun ke lapangan karena mengikuti pelantikan.
Karena benturan dua agenda ini, Ferdy selaku Koordinator Lapangan (KorLap) 2 UINSI menyampaikan bahwa pelantikan yang dilaksanakan pada pagi hari menyebabkan kurangnya massa aksi dari UINSI, “Padahal mahasiswa UINSI dikenal memiliki jumlah massa yang besar saat aksi, tetapi karena pelantikan, jumlah mahasiswa yang turun di awal menjadi berkurang,” ujarnya.
Ferdy juga menjelaskan bahwa pada awalnya massa aksi dari UINSI hanya berjumlah sedikit namun, pada siang hari jumlah tersebut berangsur meningkat dengan kedatangan mahasiswa yang telah menyelesaikan pelantikan, “Pada awalnya mahasiswa yang turun hanya sekitar 20 orang, namun alhamdulillah banyak dari mereka yang menyusul hingga jumlah massa melebihi 25 orang,” jelasnya.
Meski berdampak pada jumlah massa aksi, Ferdy menilai bahwa pelantikan tetap merupakan hak mahasiswa dan layak dilaksanakan karena menjadi bagian dari tanggung jawab organisasi.
Adrian Maulana selaku Ketua SEMA-U menjelaskan bahwa pihaknya telah bernegosiasi terkait perubahan jadwal pelantikan bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U). Namun, karena ketidaksiapan pihak kampus serta pengunduran jadwal yang telah terjadi beberapa kali, pelantikan dan aksi akhirnya dilaksanakan pada hari yang sama.
“Sebelumnya acara pelantikan ini telah diundur beberapa kali dan pihak kampus tidak siap jika dipindahkan lagi, sehingga kami memutuskan untuk tetap menjalankan sesuai jadwal,” jelasnya.
Selain itu, Adrian menegaskan bahwa pelantikan ini tidak bisa dianggap kegiatan seremonial belaka, “Tanpa pelantikan, posisi kami belum sah secara struktural dan tidak memiliki legitimasi,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan musyawarah bersama Ormawa UINSI, SEMA, DEMA, serta pihak kampus pada Rabu, (8/4) melalui Zoom Meeting.
Sementara itu, Himawan Aditya selaku Ketua DEMA-U menyatakan bahwa mereka tetap berkomitmen terhadap aksi dan menilai isu-isu yang diangkat sejalan dengan keresahan mahasiswa, “Kami juga memiliki keresahan yang sama terkait kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang berpihak kepada rakyat,” ungkapnya.
Meski demikian, Himawan mengakui bahwa pelantikan dan aksi demo yang berlangsung secara bersamaan menuntut strategi di lapangan, “Untuk mengatasi situasi ini, kami membagi massa. Kebetulan juga ada teman-teman menteri yang terlibat di Kementerian Aksi dan Propaganda (Aspro),” jelasnya.
(Sai,Jwr) (/Spt)
