Ketika Bencana Menjadi Prestasi Politik

Turut berduka sedalam-dalamnya bagi setiap keluarga yang kini kehilangan rumah, harta, dan terpaksa berhadapan dengan dinginnya lumpur. Saat ini, duka ini nyata. Sungai yang biasanya diam kini meluap marah, tapi kepada siapa? Kepada hujan? Tentu tidak. Alam hanya mengirimkan tagihan atas kebijakan yang membuat tanah menjadi tak berharga.

Air hujan, sang pemicu yang naif itu, menjalankan hukum alam dengan patuh: ia jatuh dari langit mencari tempat untuk meresap atau mengalir. Namun, sungguh beruntung kita memiliki para pembuat kebijakan yang jenius! Mereka telah berhasil menciptakan kerentanan yang luar biasa. Kerentanan itu terwujud dari serangkaian keputusan brilian di meja rapat: legalisasi pembangunan di kawasan resapan yang vital dan proyek normalisasi sungai yang membungkus urat nadi bumi dengan semen, sebab, mengapa harus percaya pada akar pohon jika kita punya superioritas beton?

Kebijakan-kebijakan ini, yang sering dikemas dengan narasi “pembagunan” dan “investasi,” pada dasarnya adalah legalisasi bencana. Para pembuat kebijakan dengan bijak memilih untuk menukar fungsi ekologis lahan yang tidak menghasilkan pajak, dengan keuntungan ekonomi jangka pendek yang terukur di papan laporan kuartalan. Mereka secara sadar memprioritaskan pertumbuhan vertikal dan percepatan infrastruktur, tanpa mempertimbangkan biaya eksternal yang sayangnya harus dibayar oleh warga di hilir: nyawa dan harta benda yang nilainya tentu saja jauh lebih rendah daripada nilai sebuah izin usaha.

Ironisnya, setiap kali bencana tiba, kita diundang untuk berdebat soal anomali iklim dan cuaca ekstrem, seolah-olah alam itu adalah entitas asing yang baru pertama kali mengirimkan hujan. Narasi ini adalah masterpiece pengaburan akuntabilitas para pembuat kebijakan. Mereka tahu persis di mana mereka memberikan stampel izin di atas peta yang seharusnya bertanda ‘kawasan lindung’. Namun, ternyata lebih mudah menyuruh rakyat berteduh daripada menyuruh investor menghentikan eskavatornya.

Bencana akan terus menjadi rutinitas menyakitkan selama politik kita tidak mau beranjak dari mentalitas ekstraktif. Kita harus menuntut para pembuat kebijakan untuk menjadikan resiliensi ekologis sebagai prioritas politik tertinggi, tepat di bawah prioritas mengisi kas proyek.

Jika air tidak diberi tempat yang layak untuk meresap, air akan mengambil kembali tempat itu, tidak peduli seberapa tebal kebijakan atau tembok yang didirikan. Solusinya bukan terletak pada hujan, melainkan pada peta kebijakan.