Januari 20, 2026

LPM Cakrawala

Mencerahkan Untuk Menggerakkan

Dari Ketegangan ke Perdamaian: Perjuangan Mencapai Kesepakatan Bersama

Samarinda, LPM Cakrawala – Aliansi Mahakam kembali menggelar aksi demonstrasi jilid dua di depan kantor DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (24/02) dengan mengusung tema Indonesia Gelap: Cuti Bersama Peringatan Darurat! sebagai bentuk kritik lanjutan dari aksi jilid satu pada Senin (17/02) sebelumnya.

Berbeda dari aksi sebelumnya, elemen sipil dan mahasiswa se-Kalimantan Timur membawa informasi-informasi baru kepada masyarakat, bahwasannya efisiensi anggaran ini sudah merambat pada dunia pendidikan sehingga mengalihkan kegiatan belajar-mengajar dari offline menjadi online, sebagai bentuk penghematan anggaran listrik.

Reza, presiden BEM Politeknik Negeri Samarinda memaparkan bahwa pemangkasan anggaran ini sangat berdampak pada semangat mahasiswa dalam kegiatan belajar-mengajar, “Sudah saya konfirmasi, Politeknik Negeri Bengkalis itu terdampak juga daripada efisiensi ini sehingga tidak ada kegiatan belajar-mengajar secara offline. Praktikum pun tidak ada, yang mana kita tau Politeknik itu harus fokus pada praktikum, tidak hanya fokus pada akademisnya, beda dengan Universitas. Kita tidak sedang dalam proses dinamika masalah pandemik seperti 2019, atau pun dengan masalah darurat militer, atau darurat politik. Tetapi efisiensi ini mematikan pendidikan di Indonesia,” ujarnya

Pada aksi demonstrasi jilid kedua, ada 4 point tuntutan yang merupakan penyegaran dari tuntutan di aksi sebelumnya. Pertama, mereka menuntut pencabutan inpres no 1 tahun 2025. Kedua, menuntut pemerintah untuk mengevaluasi program makan bergizi gratis. Ketiga, meminta kejelasan dari Rudi Mas’ud dan Seno Aji tentang program kerja yang di ucap saat kampanye, salah satunya program ‘Gratis Pol’ yang saat ini belum memiliki kejelasan. Pada tuntutan terakhir mereka turut membawa isu kedaerahan yaitu, mendesak pengusutan tuntas kasus masyarakat adat di Muara Kate.

Ananda Emira Moeis, selaku wakil ketua ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada aksi ini turut turun ke barisan depan dengan membawa janji bahwa tuntutan aksi demonstrasi akan dibawa ke persidangan dan menjadikan tuntutan ini prioritas. “Hari ini kami terima kajian-kajian dari kalian, yang mana juga nantinya akan kami bawa ke lembaga DPRD Provinsi Kaltim, akan kami prioritaskan dan akan kami jalankan sesuai dengan kewenangan dan tugas dari Lembaga DPRD Provinsi Kaltim,” ujarnya

Andi muliana, Humas Aliansi Mahakan ll mengatakan, demonstrasi jilid kedua ini akan di jeda, sampai tenggat waktu yang telah diberikan aliansi pada DPRD. “Tentu ada tenggat waktu yang diberikan, dalam jangka satu atau dua minggu setelah ini, jika tuntutan kami masih belum tercapai maka kami akan kembali turun untuk menagih janji yang telah disepakati,” tuturnya.

Dengan adanya penandatanganan kesepakatan oleh DPRD, maka peserta aksi demonstrasi kembali ke titik kumpul dalam keadaan damai tanpa kericuhan ataupun penyemprotan water cannon.

(Niz,Mfl) / (Cmt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *