Indonesia Tak Capai Titik Terang: Dunia Pendidikan Mulai Gelap
Samarinda, LPM Cakrawala – ‘Indonesia Gelap Darurat Pendidikan’ adalah tajuk yang dibawakan mahasiswa dan juga elemen sipil dalam aksi yang dilakukan pada Senin (17/02) didepan Gedung DPRD Kalimantan Timur. Aksi yang di inisiasi oleh aliansi mahasiswa Kalimantan timur mengunggat (Mahakam) ini adalah hasil dari konsolidasi yang dilakukan mahasiswa dan Masyarakat sipil pada Sabtu, (15/02) yang berlokasi di Gor 27 September Universitas Mulawarman.
Ada 3 poin tuntutan yang dibawa pada aksi, pertama adalah pencabutan instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025. Efisiensi ini memangkas anggaran di banyak Kementerian, salah satunya Kemendikbudristek. Kedua, penghapusan RUU minerba. Kampus memiliki izin mengelola tambang dan yang terakhir adalah penghampusan makan bergizi gratis (MBG) yang memakan anggaran hingga 171 triliun.
Andi Muliana, Humas Aliansi Mahakam mengatakan bahwa besar harapan para mahasiswa untuk ketiga tuntutan yang dibawa hari itu didengar dan dikabulkan oleh pemerintah. Salah satu tuntutan yang dibawakan siang ini adalah pencabutan inpres. “Inpres memiliki dampak yang besar bagi pendidikan, pemangkasan anggaran ini berpengaruh pada kenaikan uang kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, padahal saat ini kenaikan UKT sudah cukup mencekik,” jelasnya.
“Kemungkinan besar mahasiswa kelas menengah ke bawah akan berdampak putus kuliah dan juga mendapatkan dampak terhadap riset dan penelitian secara langsung,” tambahnya.
Andi juga menyatakan bahwa hal ini membutuhkan dana riset yang besar, sedangkan sebelum pemangkasan hanya 7% proposal yang diterima dan didanai. “Apa kabar kalua misalnya sudah diipotong? Apakah hanya 0,01% proposal yang diteriama dan didanai?” tungkasnya.
“Kami ingin menyampaikan bahwasanya ada sistem yang lebih baik daripada memangkas anggaran pendidikan demi menjalankan program Makanan Bergizi Gratis, sebetulnya program ini sudah bagus namun kami masih memandang Masyarakat yang lebih membutuhkan,” tutur Andi.
Dalam hal ini, seharusnya pemerintah dapat mengatasi tantangan dalam distribusi dan akses tetap. Hal ini malah memperlihatkan bahwa pemerintah hanya menulis program-program ini diatas kertas. Andi menambahkan bahwa jikalau aksi ini berakhir tanpa kejelasan maka akan terus berlanjut dalam skala daerah maupun skala nasional. “Kami akan terus berkoalisi dengan seluruh universitas di Kalimantan Timur,” tegasnya.
Aksi yang berujung pembubaran paksa mahasiswa oleh pihak aparat kepolisian ini tidak membuahkan hasil yang jelas hingga koordinator lapangan aksi, Ilman, menyampaikan bahwa evaluasi aksi hari ini akan melaksanakan pada Rabu (19/02) sekaligus konsolidasi untuk aksi lanjutan bertempatkan di Universitas Tujuh belas Agustus (UNTAG).
(Swz, Ars /Cmt)
