Aksi “Evaluasi Kepemimpinan Jokowi & Tolak Politik Dinasti”: Ini 10 Tuntutan Kami
Samarinda, LPM Cakrawala – 13 kampus yang ada di Samarinda bersatu dalam aksi yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat di depan gedung Gubernur Kaltim dengan 10 tuntutan. (23/10)
10 tuntutannya adalah:
1. Usut tuntas pelaku pelanggaran HAM di Indonesia
2. Menentang putusan Mahkamah Konstitusi No.90 2023 dan tolak politik dinasti
3. Kembalikan Undang-Undang N0.30 tahun 2002 Tentang KPK isu ekonomi (Tampung)
4. Cabut Undang-Undang Ciptaker
5. Wujudkan reforma agraria sejati sesuai dengan UUPA No.5 Tahun 1960
6. Menolak pengesahan revisi UU ITE Pasal 27, 28 dan 45
7. Turunkan kembali harga BBM
8. Tolak dwifungsi ABRI
9. Segera sahkan RUU masyarakat adat
10. Usut tuntas seluruh pelaku tambang ilegal di Kaltim
Maulana, sebagai Humas Aksi di Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat menjelaskan aksi demo mengangkat grand isu tentang evaluasi 9 tahun kinerja jokowi dan menolak politik dinasti.
“Selama 2 periode Jokowi memimpin negara ini, masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan. Seperti mengenai Mahkamah Konstitusi yang sangat pro-kontra terhadap masyarakat dan kalangan pemuda. Kita juga melihat disini adanya politik dinasti terjadi antara ketua MK dengan yang telah disahkannya hal-hal tersebut,” ujarnya.
Kemudian mengenai UU Cipta Kerja yang masih digaungkan oleh pendemo. Ada juga pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum menemui titik terangnya. Mengangkat isu daerah seperti tambang ilegal yang masih beroperasi saat ini khususnya seperti yang ada di daerah Sambutan.
Syaifudin Majid, Ketua Dema Fasya juga mengatakan aksi ini merupakan hal besar.
“Aksi hari ini tentunya hal besar yang kami bangun kembali, karena salah satu goals aliansi ialah membangun kembali gerakan di Kaltim. Meskipun kami dipukul mundur ya tidak masalah, yang penting kita sudah gejolak di Samarinda,” ucapnya.
Maulana juga berharap dalam aksi ini aspirasi mereka bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah.
- “Dengan ini kami menyampaikan dari pimpinan negara atau pemerintah negara terkususnya pemerintah provinsi Kalimantan Timur dapat mengerti apa yang kami sampaikan dan apa yang kami aspirasikan pada hari ini bisa menjadi evaluasi mereka bersama,” tutupnya.
(Dst)
