OPINI: EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
Oleh: Dewi Sekar Tanjung (Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UINSI Samarinda)
Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal yang layak, pendidikan dan layanan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, sosial, politik dan lingkungan. Faktor ekonomi yang menyebabkan kemiskinan antara lain rendahnya pendapatan, pengangguran, inflasi dan ketimpangan ekonomi. Faktor sosial seperti diskriminasi, ketidakadilan gender dan kekerasan juga dapat menyebabkan kemiskinan. Faktor lingkungan seperti bencana alam dan degradasi lingkungan juga dapat emperburuk kondisi kemiskinan.
Kemiskinan memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan pendidikan dan kualitas hidup orang-orang yang terkena dampanya. Kemiskinan juga dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat serta meningkatkan resiko konflik dan kekerasan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan harus melibatkan berbagai pihak dan melibatkan strategi yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini meliputi upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak, serta mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial.
Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. PKH memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki anggota keluarga yang berusia dibawah 18 tahun, bayi, balita, ibu hamil dan lansia yang tidak bekerja. Bantuan tunai ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan dan kesehatan. Selain memberikan bantuan tunai, PKH juga memberikan pendampingan kepada kepada keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan dan memperoleh penghasilan yang lebih baik. PKH telah berhasil menjangkau jutaan keluarga miskin di seluruh Indonesia dan memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan mereka. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih besar dan terintegrasi untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan di Indonesia.
Evaluasi kebijakan PKH dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program, serta untuk menilai dampaknya terhadap target yang ditetapkan.
- Efektivitas
Evaluasi kebijakan PKH menunjukkan bahwa program ini efektif dalam mencapai tujuannya. PKH telah berhasil meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pendidikan dan kesehatan. Selain itu, program ini juga berhasil meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dengan memberikan bantuan finansial secara teratur.
- Efisiensi
Evaluasi kebijakan PKH menunjukkan bahwa program ini cukup efisien dalam penggunaan anggaran. Meskipun dana yang dikeluarkan untuk program ini cukup besar, namun hasil yang dicapai cukup signifikan. Selain itu, program ini juga berhasil meminimalkan resiko penyalahgunaan dana.
- Dampak
Evaluasi kebijakan PKH menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak positif terhadap keluarga miskin. Program ini berhasil meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dengan memberikan bantuan finansial secara teratur. Selain itu, program ini juga berhasl meingkatkan partisipasi masyarkat dalam pembangunan.
Meskipun demikian, evaluasi kebijakan PKH juga menunjukkan beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan adalah terbatasnya jangkauan program ini, sehingga masih banyak keluarga miskin yang belum tercover oleh program ini. Selain itu, masih ada masalah dalam pelaksanaan program, seperti adanya kendala administratif dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Dalam hal ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program PKH , serta mengatasi kelemahan yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara instansi terkait, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program dan memperluas jangkauan program agar lebih banyak keluarga miskin yang tercover.
*Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi LPM Cakrawala UINSI Samarinda.
